Pemerintah melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) bertujuan untuk membantu pemenuhan gizi bagi anak-anak dan ibu hamil di seluruh Indonesia. Dalam waktu relatif singkat, program ini disebut telah menjangkau hampir 30 juta penerima manfaat.
Program ini dianggap ambisius karena cakupan yang besar dan kecepatan implementasinya. Bahkan Prabowo menyebut bahwa dalam 11 bulan saja, Indonesia mampu menjangkau 30 juta penerima, sementara Brasil membutuhkan 11 tahun untuk mencapai 40 juta penerima manfaat serupa.
Pengakuan atas Insiden Keracunan
Dalam forum Munas VI PKS (29 September 2025), Presiden Prabowo secara terbuka mengakui bahwa pelaksanaan MBG belum sempurna dan mengalami insiden keracunan makanan—namun dengan angka yang sangat kecil menurut pemerintah.
Prabowo menyebut bahwa dari seluruh makanan yang telah didistribusikan, tingkat penyimpangan, kekurangan, atau kesalahan (termasuk keracunan) adalah 0,00017 %.
Ia menegaskan bahwa angka ini bukan untuk membuat pemerintah merasa puas, tetapi sebagai catatan bahwa dalam skala program sebesar ini, gangguan kecil tetap mungkin terjadi.
Untuk memberi gambaran konkret: dari sekitar 1 miliar porsi makanan yang sudah disalurkan, tercatat 4.711 penerima manfaat mengalami gangguan kesehatan (sebagai dampak konsumsi makanan dari MBG).
Upaya Perbaikan dan Penanggulangan
Menanggapi masalah tersebut, Prabowo menyampaikan sejumlah langkah perbaikan yang diperintahkan ke instansi terkait:
Penertiban terhadap semua dapur umum MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Penerapan standar operasional prosedur (SOP) ketat untuk kebersihan dapur dan alat‐alatnya.
Penggunaan alat cuci modern dan sterilisasi agar alat makan dan wadah terjaga kebersihannya
Penempatan test kit di setiap SPPG untuk menguji keamanan makanan sebelum distribusi.
Penilaian sistemik atas penyimpangan dalam MBG, dan komitmen memperbaiki sistem agar kesalahan tidak berulang.
Prabowo juga memperingatkan bahwa mempercepat terlalu agresif pelaksanaan MBG bisa meningkatkan risiko penyimpangan dan kesalahan yang lebih besar.
Penekanan pada Manfaat yang Diberikan
Walaupun kasus keracunan menjadi sorotan publik, Prabowo menekankan bahwa manfaat MBG jauh lebih besar dibanding risiko yang terjadi.
Beberapa poin utama manfaat yang disoroti:
Memberi akses pangan bergizi bagi anak-anak dan ibu hamil yang mungkin sebelumnya hanya makan dengan tambahan garam saja sebagai lauk.
Mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama bagi sektor pangan lokal: petani, peternak, dan pengrajin pangan menjadi lebih terjangkau pasar.
Penciptaan lapangan kerja baru melalui tingginya kebutuhan logistik, produksi pangan, distribusi, dan manajemen dapur lokal. Prabowo menyebut kemungkinan penciptaan sekitar 1,5 juta lapangan kerja pada awal tahun depan.
Efek aliran modal ke desa: anggaran yang digunakan untuk MBG “berputar” di desa dan kecamatan.
Tantangan dan Kritik
Meskipun pemerintah menyampaikan angka kecil (0,00017 %), angka ini tetap menimbulkan keresahan di masyarakat yang terkena dampak. Kritik yang berkembang antara lain:
Transparansi data: publik mempertanyakan apakah 0,00017 % tersebut sudah termasuk semua insiden di lapangan atau hanya laporan yang berhasil diverifikasi.
Kecepatan respons di level daerah: beberapa daerah melaporkan peningkatan kasus keracunan yang diduga terkait kelalaian sanitasi, pengawetan, atau pengolahan dapur.
Tekanan pelaksanaan terhadap target besar: target 82,9 juta penerima di akhir 2025 bisa memicu upaya percepatan yang bisa memperbesar risiko. Prabowo sendiri menyatakan tidak akan memaksakan target jika itu berarti “penyimpangan lebih besar.”
Kelemahan sistem pengawasan dan akuntabilitas di SPPG dan unit distribusi lokal.
Kesimpulan
Pernyataan Prabowo bahwa “ada kekurangan” sekaligus penekanan bahwa kasus keracunan hanya 0,00017 % menandai sikap terbuka terhadap kritik sekaligus upaya mempertahankan legitimasi program MBG. Di satu sisi, pengakuan kesalahan menyiratkan bahwa pemerintah sadar betul bahwa skema besar seperti itu tak lepas dari risiko; di sisi lain, penekanan manfaat besar digunakan untuk mengimbangi persepsi negatif dan mempertahankan dukungan publik.
Keberhasilan jangka panjang MBG akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah memperkuat sistem pengawasan, transparansi pelaporan, serta respons cepat terhadap setiap keluhan atau insiden di lapangan — agar kejadian kecil tidak menjadi preseden yang memperlemah kepercayaan publik.