Tirana, Albania – Pemerintah Albania mencetak sejarah baru dengan menunjuk kecerdasan buatan (AI) bernama Diella sebagai Menteri untuk Urusan Pengadaan Publik. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Perdana Menteri Edi Rama pada Kamis (11/9/2025) di hadapan parlemen.
Diella, yang namanya berarti “matahari” dalam bahasa Albania, sebelumnya dikenal sebagai asisten virtual di platform digital pemerintah e-Albania. Kini, perannya ditingkatkan untuk mengawasi serta mengelola proses tender dan pengadaan negara—sektor yang selama ini dikenal rawan praktik korupsi.
“Diella akan bekerja tanpa kepentingan pribadi, tanpa kompromi, dan dengan transparansi penuh. Inilah masa depan pemerintahan,” ujar Rama dalam pidatonya.
Langkah ini dinilai sebagai terobosan besar. Pemerintah Albania berharap AI dapat memangkas praktik suap, menghilangkan konflik kepentingan, serta mempercepat proses birokrasi yang selama ini sering dipenuhi kecurigaan.
Namun, pengangkatan AI sebagai menteri memunculkan perdebatan sengit. Sebagian kalangan menilai keputusan itu inovatif, sementara pihak oposisi
Sejumlah pakar juga mengingatkan risiko yang mungkin timbul, mulai dari keamanan siber, transparansi algoritma, hingga masalah akuntabilitas hukum. “Jika ada kesalahan atau penyalahgunaan data, siapa yang bertanggung jawab—AI atau pemerintah?” tanya seorang analis politik lokal.
Meski demikian, Albania tetap optimis. Negara kecil di Balkan ini tengah berupaya keras melakukan reformasi hukum dan pemerintahan, terutama demi memenuhi standar Uni Eropa.
Penunjukan Diella menjadikan Albania sebagai negara pertama di dunia yang mengangkat AI ke posisi kabinet pemerintahan. Langkah berani ini dipandang sebagai percobaan global dalam memadukan teknologi dengan tata kelola negara.
Apakah AI bisa benar-benar membersihkan praktik korupsi dan menjadi menteri yang efektif, atau justru menimbulkan persoalan baru, masih harus dibuktikan dalam waktu dekat.