Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta belakangan ini menuai polemik yang cukup serius. Kondisi tersebut tidak hanya memicu keresahan masyarakat, tetapi juga berujung pada langkah hukum terhadap Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia. Ia digugat secara perdata dengan tuduhan dianggap bertanggung jawab atas dampak kelangkaan BBM tersebut.
Gugatan ini dilayangkan oleh pihak yang merasa dirugikan, terutama pengusaha SPBU swasta yang mengaku mengalami kerugian finansial cukup besar akibat distribusi BBM yang tidak merata. Mereka menilai pemerintah, dalam hal ini Kementerian Investasi, gagal memberikan jaminan pasokan energi yang stabil untuk pelaku usaha non-BUMN.
Menurut kuasa hukum para penggugat, kelangkaan ini menyebabkan aktivitas bisnis SPBU swasta lumpuh, konsumen beralih ke SPBU milik Pertamina, hingga berujung pada kerugian miliaran rupiah. Kondisi tersebut juga dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan dalam dunia usaha, di mana semua pelaku seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama dalam akses energi.
Di sisi lain, Bahlil Lahadalia melalui timnya menegaskan bahwa distribusi dan ketersediaan BBM sebenarnya merupakan ranah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Pertamina sebagai operator utama. Ia menilai gugatan ini perlu dikaji lebih dalam terkait relevansi kewenangan dan tanggung jawab hukum kementeriannya.
Meski demikian, kasus ini menunjukkan adanya problem struktural dalam tata kelola distribusi energi di Indonesia. Kelangkaan BBM di SPBU swasta tidak hanya berdampak pada persaingan usaha, tetapi juga menyulitkan masyarakat yang terbiasa mengisi di luar jaringan Pertamina.
Jika gugatan ini terus bergulir, maka akan menjadi salah satu preseden penting dalam sektor energi dan investasi. Selain mempertanyakan kejelasan distribusi BBM, kasus ini juga akan menguji sejauh mana pemerintah bisa menjamin keberlangsungan usaha swasta di tengah dominasi BUMN.