Jakarta, 10 Juni 2025 – Istana Kepresidenan memberikan klarifikasi terkait hadiah jam tangan mewah merek Rolex yang diberikan kepada sejumlah pemain Timnas Indonesia oleh Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden terpilih, Prabowo Subianto. Pihak Istana menegaskan bahwa hadiah tersebut diberikan menggunakan dana pribadi Prabowo, bukan dari anggaran negara.
Hal ini disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, dalam konferensi pers di kompleks Istana Negara. Ia menjelaskan bahwa Prabowo memberikan hadiah tersebut sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan luar biasa para pemain Timnas Indonesia dalam kompetisi internasional terakhir.
“Pemberian jam tangan tersebut murni bentuk penghargaan pribadi. Tidak ada keterlibatan anggaran Kementerian Pertahanan atau dana negara,” tegas Ari.
Hadiah tersebut diberikan menyusul keberhasilan Timnas Indonesia melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sebuah pencapaian historis yang mendapat perhatian luas publik. Prabowo disebut sangat mengapresiasi kerja keras, semangat juang, dan dedikasi para pemain muda yang membawa nama Indonesia di kancah internasional.
Respons Publik dan Pengamat
Meski banyak yang menyambut positif hadiah tersebut, tidak sedikit juga yang mempertanyakan motif di baliknya, mengingat posisi Prabowo sebagai presiden terpilih periode 2024–2029. Beberapa pengamat politik menilai langkah itu bisa saja dibaca sebagai upaya membangun citra atau mendekatkan diri pada kalangan muda.
Namun, sejumlah tokoh olahraga dan pengamat sepak bola justru memandang hadiah itu sebagai bentuk motivasi yang sah dan wajar. "Kita perlu tokoh nasional yang mau mengapresiasi prestasi dengan cara nyata. Jika memang dari dana pribadi, ini adalah gestur yang patut diapresiasi," ujar mantan pelatih nasional, Indra Sjafri.
Dengan adanya klarifikasi resmi dari Istana, diharapkan publik bisa lebih obyektif dalam menyikapi isu ini. Terlepas dari motif di balik pemberian hadiah, penghargaan kepada atlet berprestasi tetap menjadi hal positif selama tidak menggunakan fasilitas atau dana negara secara tidak semestinya.