Bogor, Bablast - News CEO Telegram, Pavel Durov, akhirnya dapat kembali ke Dubai, Uni Emirat Arab, setelah mendapatkan izin sementara dari pengadilan Prancis. Sebelumnya, ia sempat ditahan di Prancis atas tuduhan terkait penyebaran konten ilegal di platform Telegram.
Durov, yang dikenal sebagai sosok di balik aplikasi perpesanan Telegram, mengungkapkan rasa leganya bisa kembali ke rumah setelah menghabiskan beberapa bulan di Prancis karena investigasi yang sedang berlangsung. Meski begitu, proses hukum terhadapnya masih berlanjut, dan keputusannya untuk kembali ke Dubai hanya bersifat sementara.
Baca Juga: Huawei dan SMIC: Kebangkitan Industri Semikonduktor China
Kasus Hukum yang Menjerat Pavel Durov
Pada Agustus tahun lalu, Durov ditangkap di Prancis dan didakwa atas dugaan keterlibatan dalam penyebaran konten ilegal di Telegram. Penangkapannya menjadi peristiwa bersejarah karena menandai pertama kalinya seorang pendiri perusahaan media sosial ditahan akibat konten yang beredar di platformnya.
Setelah ditahan selama beberapa hari, Durov akhirnya dibebaskan dengan syarat. Ia harus membayar uang jaminan sebesar lima juta euro, melapor ke kepolisian setempat dua kali dalam seminggu, serta dilarang meninggalkan wilayah Prancis. Otoritas Prancis menerapkan pengawasan yudisial terhadapnya guna memastikan bahwa ia tetap berada dalam yurisdiksi hukum mereka selama proses investigasi berlangsung.
Namun, pada 15 Maret 2025, pengadilan Prancis memberikan izin kepada Durov untuk meninggalkan negara tersebut sementara waktu. Hakim investigasi yang menangani kasus ini memutuskan bahwa CEO Telegram dapat bepergian ke luar negeri hingga 7 April, sebelum ia diharuskan kembali untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
Dalam sebuah unggahan di akun Telegram pribadinya, Durov mengungkapkan perasaan lega dan bahagianya setelah kembali ke Dubai. "Seperti yang mungkin telah Anda dengar, saya telah kembali ke Dubai setelah menghabiskan beberapa bulan di Prancis karena investigasi terkait dengan aktivitas penjahat di Telegram," tulisnya, dikutip dari AFP pada Senin (17/3).
"Prosesnya masih berlangsung, tetapi rasanya menyenangkan berada di rumah," tambahnya.
Kontroversi Terkait Konten di Telegram
Durov menghadapi tuduhan bahwa Telegram gagal dalam mencegah penyebaran konten ilegal, termasuk ekstremisme dan terorisme. Otoritas Prancis menilai bahwa Telegram tidak cukup proaktif dalam menanggapi laporan terkait aktivitas ilegal di platform mereka, yang pada akhirnya menyebabkan penegakan hukum harus turun tangan.
Dalam interogasi pada Desember lalu, Durov awalnya membela diri dengan menyalahkan otoritas Prancis karena tidak memberikan peringatan atau informasi kepada pihak Telegram mengenai dugaan aktivitas kriminal yang berlangsung di platformnya. Namun, selama dalam tahanan, ia akhirnya mengakui bahwa kasus ini lebih serius dari yang ia perkirakan sebelumnya.
"Ketika berada dalam tahanan, saya menyadari keseriusan dari semua tuduhan itu," ujar Durov, seperti yang dikutip dari laporan interogasi yang dilakukan dengan bantuan penerjemah.
Telegram selama ini dikenal sebagai platform yang mengutamakan privasi dan enkripsi pesan. Namun, pendekatan ini juga sering dikritik karena dianggap memberikan ruang bagi kelompok kriminal dan ekstremis untuk berkomunikasi tanpa terdeteksi oleh pihak berwenang. Sejumlah negara, termasuk Prancis, telah menekan Telegram untuk lebih aktif dalam menyaring dan menghapus konten berbahaya.
Dampak Kasus Ini terhadap Telegram
Kasus hukum yang menjerat Durov menimbulkan berbagai spekulasi mengenai masa depan Telegram. Dengan lebih dari 900 juta pengguna aktif di seluruh dunia, Telegram adalah salah satu aplikasi perpesanan terbesar yang sering digunakan oleh berbagai komunitas, termasuk aktivis, jurnalis, serta individu yang ingin menjaga privasi mereka dari pengawasan pihak ketiga.
Namun, ketegangan antara Telegram dan pemerintah beberapa negara bukanlah hal baru. Sebelumnya, Telegram sempat diblokir di beberapa negara, termasuk Rusia dan Iran, karena dianggap tidak kooperatif dalam memberikan akses terhadap data pengguna yang dicurigai melakukan aktivitas ilegal.
Di sisi lain, para pendukung Telegram berpendapat bahwa platform ini hanya menyediakan layanan komunikasi yang aman dan tidak seharusnya disalahkan atas bagaimana pengguna memanfaatkannya. Mereka juga menyoroti bahwa banyak platform lain, seperti Facebook, WhatsApp, dan Twitter, juga menghadapi masalah serupa terkait penyebaran konten ilegal, tetapi tidak mengalami tindakan hukum sekeras yang dihadapi oleh Durov.
Meskipun Durov kini telah kembali ke Dubai, pertanyaan besar tetap menggantung mengenai bagaimana Telegram akan beradaptasi dengan meningkatnya tekanan dari pemerintah dan regulator di seluruh dunia. Apakah Telegram akan mulai menerapkan kebijakan yang lebih ketat terhadap konten yang beredar di platformnya? Ataukah mereka akan tetap berpegang pada prinsip kebebasan berekspresi dan privasi pengguna?
Kembalinya Pavel Durov ke Dubai menandai babak baru dalam perjalanannya menghadapi tuduhan hukum di Prancis. Meskipun ia mendapatkan izin sementara untuk meninggalkan negara tersebut, investigasi terhadap Telegram dan kebijakan moderasi kontennya masih terus berlanjut.
Kasus ini juga mencerminkan dilema yang dihadapi oleh banyak platform media sosial: bagaimana menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi, privasi pengguna, dan tanggung jawab dalam mencegah penyalahgunaan platform untuk tujuan ilegal?
Keputusan pengadilan Prancis pada April mendatang kemungkinan akan menjadi titik krusial bagi Telegram dan masa depan kebijakan regulasi terhadap platform komunikasi digital secara lebih luas.