Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) akhirnya mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada Selasa, 18 November. Keputusan ini menandai perubahan besar dalam aturan prosedur hukum pidana Indonesia yang sudah berusia lebih dari empat dekade.
Pengesahan dilakukan setelah pimpinan sidang menanyakan persetujuan kepada seluruh anggota dewan, dan para anggota yang hadir kompak menyatakan “setuju”. Pihak DPR menyebut perubahan ini penting untuk memperbarui kerangka hukum di era sekarang.
Namun, proses ini tidak lepas dari kontroversi. Koalisi masyarakat sipil menolak pengesahan RKUHAP karena menilai proses pembahasannya cacat secara formil dan materiil. Mereka juga menyoroti minimnya partisipasi publik, serta menuding ada sejumlah nama koalisi yang dicatut dalam dokumen tanpa persetujuan.
Terlepas dari pro dan kontra, keputusan ini tetap berjalan dan Indonesia kini memiliki aturan baru terkait tata cara penanganan perkara pidana. Publik diharapkan mencermati lebih jauh implikasi dari regulasi ini, terutama pada aspek transparansi, penegakan hukum, dan perlindungan hak warga.