Lembaga-lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akhirnya merespons surat resmi Pemerintah Aceh terkait permintaan bantuan pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di provinsi tersebut pada November lalu. Respons ini menjadi langkah awal penting dalam upaya pemulihan daerah-daerah terdampak banjir dan longsor.
Dua badan PBB, yaitu United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF), menyatakan telah menerima permohonan tersebut dan kini mulai menindaklanjutinya melalui kajian awal serta koordinasi dengan pihak terkait.
Pemerintah Aceh Ajukan Bantuan Resmi
Permintaan bantuan diajukan Pemerintah Aceh sebagai respons atas dampak bencana yang cukup luas, mencakup kerusakan infrastruktur, fasilitas umum, serta terganggunya aktivitas dan mata pencaharian masyarakat. Bencana tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian materi, tetapi juga memaksa ribuan warga mengungsi ke tempat yang lebih aman.
Pemerintah daerah menilai dukungan internasional diperlukan untuk mempercepat proses pemulihan, khususnya di wilayah-wilayah yang mengalami kerusakan berat dan membutuhkan penanganan lintas sektor.
Fokus Kajian Kebutuhan dan Respons Darurat
Saat ini, UNDP masih melakukan kajian untuk menentukan bentuk dukungan yang paling relevan bagi wilayah terdampak. Kajian tersebut mencakup pemetaan kebutuhan mendesak, potensi pemulihan ekonomi masyarakat, serta perbaikan infrastruktur dasar.
Sejalan dengan itu, UNICEF juga memberi perhatian pada kelompok rentan, terutama anak-anak dan perempuan, yang terdampak langsung oleh bencana. Akses terhadap air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, serta pendidikan menjadi salah satu fokus utama dalam tahap respons awal.
PBB Pantau Situasi Lapangan Secara Aktif
Kantor Perwakilan PBB di Indonesia menegaskan bahwa pemantauan situasi lapangan terus dilakukan secara aktif. Koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga terkait lainnya menjadi bagian dari upaya memastikan respons darurat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Langkah ini juga bertujuan untuk menghindari tumpang tindih bantuan serta memastikan setiap bentuk dukungan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.
Rekam Jejak Kerja Sama di Aceh
Kerja sama antara Aceh dan lembaga-lembaga internasional bukanlah hal baru. Provinsi ini memiliki pengalaman panjang dalam pemulihan pascabencana, termasuk setelah bencana tsunami besar pada 2004 silam. Pengalaman tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menjalin kembali kolaborasi dengan lembaga internasional.
Pemerintah Aceh berharap keterlibatan PBB dapat memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi dan memulihkan dampak bencana, sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana serupa di masa depan.
Harapan untuk Pemulihan Berkelanjutan
Respons dari UNDP dan UNICEF diharapkan menjadi awal dari dukungan yang lebih luas dan berkelanjutan. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan komunitas internasional, proses pemulihan Aceh diharapkan dapat berjalan lebih cepat, inklusif, dan berorientasi pada ketahanan jangka panjang.
Bagi masyarakat terdampak, bantuan ini bukan hanya soal pemulihan fisik, tetapi juga tentang mengembalikan rasa aman dan harapan untuk kembali menjalani kehidupan secara normal.
Src Img : ruangberita