Manila, Filipina – Filipina tengah bersiap menghadapi aksi demonstrasi besar-besaran bertajuk “Trillion Peso March” yang dijadwalkan berlangsung pada 21 September 2025 di ibu kota Manila. Aksi ini dipicu oleh dugaan korupsi dalam proyek pengendalian banjir nasional yang menelan dana triliunan peso namun dinilai penuh kejanggalan.
Skandal Korupsi Jadi Pemicu
Publik menyoroti adanya proyek fiktif (ghost projects), pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, hingga dugaan penyelewengan dana dalam program pengendalian banjir. Kasus ini memicu gelombang kemarahan masyarakat yang menuntut transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah.
Tanggal 21 September dipilih karena bertepatan dengan peringatan 53 tahun diberlakukannya martial law oleh Ferdinand Marcos Sr. pada 1972. Para penyelenggara menilai momentum ini sarat simbolisme sejarah, sekaligus seruan agar demokrasi dan transparansi tetap dijaga.
Dukungan Lintas Kelompok
Demonstrasi diprakarsai oleh berbagai kelompok masyarakat sipil, organisasi gereja, serikat pekerja, hingga partai politik oposisi. Mereka menyerukan investigasi independen, hukuman tegas bagi pelaku korupsi, serta pembenahan sistem pengelolaan dana publik.
Menurut penyelenggara, sedikitnya 30.000 orang diperkirakan akan turun ke jalan di kawasan Luneta, Manila. Aksi solidaritas juga disebut akan berlangsung di beberapa kota besar lain di Filipina.
Tanggapan Pemerintah
Presiden Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. menyatakan bahwa kemarahan publik atas dugaan korupsi merupakan hal yang wajar. Ia menegaskan pemerintah tidak akan menghalangi aksi unjuk rasa selama berlangsung damai.
Marcos Jr. juga telah membentuk komisi investigasi yang dipimpin mantan hakim agung untuk menyelidiki proyek-proyek banjir dalam satu dekade terakhir. Meski demikian, komisi ini hanya berwenang mengumpulkan bukti dan menggelar sidang dengar pendapat, tanpa kewenangan menghukum langsung.
Aparat Siaga
Kepolisian Nasional Filipina dan militer sudah disiagakan untuk mengamankan jalannya demonstrasi. Pihak berwenang menegaskan belum ada ancaman spesifik terkait potensi kericuhan, namun langkah pengamanan diperketat guna mencegah aksi anarkis.
Ujian Besar Bagi Pemerintah
“Trillion Peso March” dipandang sebagai salah satu aksi terbesar dalam beberapa tahun terakhir di Filipina. Demonstrasi ini tidak hanya menuntut kejelasan kasus korupsi, tetapi juga menguji sejauh mana komitmen pemerintah dalam menegakkan transparansi dan melindungi hak demokratis warganya.