Jakarta — Proyek kebanggaan nasional, Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau yang lebih dikenal dengan nama Whoosh, tengah menjadi sorotan publik setelah mencuat dugaan kasus korupsi dalam proses pembangunannya.
Kasus ini ramai dibicarakan setelah sejumlah laporan menyebut adanya indikasi penyimpangan anggaran triliunan rupiah, yang kini tengah ditelusuri oleh aparat penegak hukum.
Awal Mula Dugaan Korupsi
Dugaan korupsi proyek kereta cepat ini mulai mengemuka setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan adanya ketidaksesuaian pengelolaan dana proyek dalam audit tahun 2024.
BPK menemukan indikasi mark-up biaya konstruksi dan pengadaan material, termasuk dugaan penggelembungan biaya operasional yang melibatkan sejumlah pihak di konsorsium pelaksana proyek, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Dalam laporannya, BPK menyoroti adanya perbedaan signifikan antara nilai kontrak dan realisasi di lapangan, terutama dalam hal biaya pembangunan stasiun, pembebasan lahan, dan pengadaan sarana perkeretaapian.
“Kami menemukan adanya ketidakwajaran dalam beberapa pos anggaran proyek kereta cepat. Temuan ini sedang kami tindak lanjuti dengan instansi terkait,” ungkap salah satu pejabat BPK yang enggan disebutkan namanya.
Nilai Proyek dan Potensi Kerugian Negara
Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung memiliki total nilai investasi sekitar Rp114 triliun.
Awalnya, proyek ini sepenuhnya dibiayai oleh konsorsium BUMN Indonesia dan perusahaan Tiongkok tanpa menggunakan dana APBN.
Namun, pada 2021 pemerintah memutuskan untuk menyuntikkan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp4,3 triliun guna menutupi pembengkakan biaya.
Laporan investigatif menyebut bahwa sebagian dana tersebut diduga tidak digunakan sesuai peruntukan, yang memunculkan spekulasi adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di tubuh pelaksana proyek.
Jika dugaan ini terbukti, kerugian negara bisa mencapai ratusan miliar rupiah.
Reaksi Pemerintah dan KCIC
Menanggapi isu ini, pihak KCIC membantah keras adanya praktik korupsi.
Manajemen menyebut bahwa seluruh penggunaan dana proyek sudah melalui proses audit internal dan pengawasan ketat.
“Semua transaksi dan penggunaan anggaran proyek Whoosh terdokumentasi dengan baik dan diaudit oleh lembaga independen. Kami siap bekerja sama dengan pihak berwenang,” ujar Direktur Utama KCIC, Dwiyana Slamet Riyadi, dalam konferensi pers, Senin (6/10).
Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa pihaknya akan mendukung penuh upaya penegakan hukum jika ditemukan pelanggaran.
“Kalau ada penyimpangan, harus diproses. Tidak ada toleransi untuk korupsi, apalagi di proyek strategis nasional seperti ini,” tegas Erick.
Prestasi dan Sorotan di Balik Proyek Whoosh
Kereta cepat Whoosh resmi beroperasi pada Oktober 2023 dan menjadi kereta cepat pertama di Asia Tenggara.
Dengan kecepatan hingga 350 km/jam, perjalanan Jakarta–Bandung yang biasanya memakan waktu 3 jam bisa ditempuh hanya dalam 40 menit.
Namun, sejak peresmian, proyek ini tak lepas dari kritik — mulai dari harga tiket yang dinilai mahal, keterlambatan pembangunan, hingga pembengkakan biaya konstruksi dari awalnya Rp80 triliun menjadi lebih dari Rp114 triliun.
Kini, dengan munculnya dugaan korupsi, kepercayaan publik terhadap proyek berteknologi tinggi ini kembali diuji.
Proses Penyelidikan Berlanjut
Kejaksaan Agung (Kejagung) dikabarkan telah mulai mengumpulkan data dan memeriksa sejumlah dokumen keuangan KCIC.
Meski belum ada tersangka yang diumumkan, penelusuran transaksi dan aliran dana proyek Whoosh menjadi fokus utama penyelidikan.
“Kami akan dalami setiap laporan dan temuan audit. Jika ada bukti yang kuat, kami pastikan proses hukum akan berjalan,” ujar Kapuspen Kejagung, Ketut Sumedana.
Publik pun menantikan hasil penyelidikan ini, mengingat proyek Whoosh merupakan simbol kemajuan infrastruktur Indonesia di mata dunia.
Kesimpulan
Dugaan korupsi di proyek Kereta Cepat Whoosh Jakarta–Bandung menjadi ujian besar bagi transparansi pengelolaan proyek strategis nasional.
Di satu sisi, proyek ini mencerminkan kemajuan teknologi dan modernisasi transportasi Indonesia, namun di sisi lain, munculnya indikasi penyimpangan bisa menggerus kepercayaan publik.
Pemerintah berjanji akan menuntaskan penyelidikan secara transparan dan profesional, agar proyek-proyek besar ke depan tidak kembali tersandung kasus serupa.
Yang jelas, publik kini berharap agar Whoosh tetap melaju cepat — bukan hanya di rel, tapi juga dalam integritas dan akuntabilitas.