src img : BBC
Aktivis lingkungan asal Swedia, Greta Thunberg, kembali menjadi sorotan dunia. Kali ini bukan karena aksinya memperjuangkan isu iklim, melainkan karena laporan yang menyebut dirinya mengalami perlakuan kasar selama berada dalam tahanan otoritas Israel.
Greta diketahui ditahan bersama sekelompok aktivis lainnya setelah mengikuti aksi solidaritas untuk warga Gaza di atas kapal bantuan kemanusiaan. Dalam laporan yang dikutip dari sejumlah media internasional, ia mengaku ditempatkan di ruang tahanan dengan kondisi tidak layak, minim akses terhadap makanan, air bersih, dan kebersihan dasar.
Selain itu, beberapa saksi menyebutkan bahwa Greta sempat diminta untuk berpose dalam foto dengan bendera yang tidak jelas asal-usulnya, tanpa penjelasan dari pihak berwenang. Tuduhan ini memicu reaksi keras dari pemerintah Swedia, yang menuntut penyelidikan menyeluruh terhadap perlakuan aparat Israel terhadap warganya.
Reaksi Pemerintah Swedia
Menteri Luar Negeri Swedia, Maria Malmer Stenergard, menegaskan bahwa laporan dugaan penyiksaan terhadap Greta adalah hal yang sangat serius. Ia menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak warga negara Swedia di luar negeri, termasuk dalam situasi penahanan.
“Kami sedang berkomunikasi dengan pihak berwenang Israel untuk memastikan Greta Thunberg dan warga Swedia lainnya mendapat perlakuan yang adil, akses terhadap air bersih, makanan, dan layanan medis,” ujarnya dalam pernyataan resmi.
Pemerintah Swedia juga memastikan bahwa perwakilan kedutaannya di Tel Aviv telah bertemu langsung dengan Greta dan beberapa aktivis lain untuk memberikan pendampingan hukum.
Tanggapan dari Israel
Sementara itu, pihak Israel membantah seluruh tuduhan tersebut dan menyebut laporan tentang kondisi buruk di dalam tahanan sebagai “kebohongan sepenuhnya.” Mereka mengklaim bahwa semua tahanan telah diperlakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Namun, tim hukum Greta kabarnya tengah menyiapkan langkah lanjutan dengan membawa kasus ini ke lembaga hak asasi manusia PBB, menuntut transparansi dan keadilan atas perlakuan yang diterimanya.
Kasus ini kembali menyoroti kompleksitas hubungan antara aktivisme, politik internasional, dan hak asasi manusia di tengah konflik yang terus berlanjut di kawasan Timur Tengah.