Kasus Korupsi Kuota & Penyelenggaraan Haji: Dugaan Skandal di Kementerian Agama

Latar Belakang

Penyelenggaraan ibadah haji adalah amanah besar bagi Kementerian Agama (Kemenag) RI. Setiap tahun, ribuan calon jemaah menanti giliran berangkat ke tanah suci. Namun, dalam beberapa kesempatan terbaru, muncul dugaan korupsi terkait penentuan kuota haji dan penyelenggaraan haji untuk periode 2023-2024, yang kini ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pokok Dugaan dan Isu Utama

Beberapa hal penting yang jadi sorotan dalam kasus ini:

1. Pengalihan Kuota Tambahan
   Pemerintah mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 20.000 jemaah setelah negosiasi dengan Arab Saudi. Diduga pembagian tambahan ini tidak sesuai aturan; sebagian kuota dialihkan menjadi haji khusus, padahal aturan UU Penyelenggaraan Haji dan Umroh menyebutkan bahwa kuota khusus hanya 8%, reguler 92%.

2. Pelanggaran Regulasi
   Pengalihan kuota tersebut menjadi ~50% reguler dan ~50% khusus bertentangan dengan Pasal 64 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Hal ini menimbulkan kerugian bagi calon jemaah reguler.

3. Praktik Jual Beli Kuota
   Ada indikasi bahwa kuota tambahan ini disalahgunakan, termasuk adanya jual beli kuota haji khusus, dimana travel atau pihak-pihak tertentu diduga mendapatkan keuntungan secara finansial.

4. Pemotongan Spesifikasi Layanan
   Dugaan lain yang dilaporkan ICW adalah pemotongan porsi makanan jamaah dan layanan masyair, yang diperkirakan menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 255 miliar.

Proses Hukum dan Pengusutan

Proses penegakan hukum terhadap kasus ini sudah berjalan cukup pesat:

• KPK telah menaikkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan.

• Beberapa saksi telah dipanggil; pejabat Kemenag, pelaku penyelenggaraan haji/haji khusus, pihak swasta terkait kuota, termasuk travel-travel haji.

• KPK juga melakukan penggeledahan di kantor Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU), serta di kantor swasta, untuk mengamankan dokumen dan barang bukti elektronik.

• Beberapa aset telah disita sebagai indikasi aliran dana yang diduga hasil korupsi: dua rumah di Jakarta Selatan senilai Rp 6,5 miliar, uang tunai dalam mata uang dolar, kendaraan, serta tanah/bangunan sebagai barang buKerugian Negara & Dampak kepada Jemaah

• KPK menyebut bahwa kerugian negara awal ditaksir lebih dari Rp 1 triliun.

• Akibat pengalihan kuota, banyak calon jemaah reguler yang berharap berangkat, tetapi akhirnya tidak mendapatkan kesempatan karena kuota reguler

• Kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan haji bisa tergerus jika tidak ada transparansi dan pertanggungjawaban penuh

Tantangan dan Hambatan

Beberapa kendala dalam penyelidikan:

• Belum ada tersangka resmi yang diumumkan meski penyidikan sudah berjalan.

• Pencegahan terhadap pihak-pihak penting sudah dilakukan, termasuk mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

• KPK dan BPK masih menghitung secara detail kerugian negara dan mendalami aliran dana serta pihak-pihak yang diuntungkan.

Langkah yang Disarankan

Dari kasus ini, beberapa langkah penting agar kasus seperti ini dapat dicegah di masa depan:

1. Pengawasan kuota dan regulasi lebih ketat, agar aturan UU tidak dilanggar.

2. Transparansi pengelolaan haji, termasuk dokumen dan aliran dana yang bisa diakses publik.

3. Penegakan hukum yang cepat dan jelas, termasuk menetapkan tersangka jika bukti telah cukup.

4. Peran masyarakat sipil & LSM dalam memantau pelaksanaan haji agar tidak terjadi praktik korup.

Kesimpulan

Kasus korupsi kuota dan penyelenggaraan haji di Kementerian Agama 2023-2024 merupakan dugaan pelanggaran serius terhadap regulasi haji yang merugikan calon jemaah dan negara, dengan estimasi kerugian lebih dari Rp 1 triliun. Penyidikan oleh KPK terus berjalan, dengan penggeledahan, pemanggilan saksi, dan penyitaan aset sebagai bagian dari bukti. Penting agar proses hukum berjalan transparan dan adil, serta regulasi dan pengawasan dipererat agar kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan haji kembali pulih.