Ketegangan kembali menyelimuti Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat setelah dua putra mendiang Pakubuwono XIII sama-sama menyatakan diri sebagai raja baru. Persaingan ini memanaskan suasana istana tua yang selama bertahun-tahun kerap diterpa konflik internal. Sejak kabar wafatnya PB XIII tersebar, dinamika di dalam tubuh keluarga besar keraton langsung berubah tegang. Banyak pihak menilai perebutan tahta kali ini merupakan titik paling krusial dalam sejarah modern Keraton Solo.
Kisruh bermula ketika prosesi pemakaman PB XIII baru saja berlangsung. Di tengah suasana duka itu, salah satu putranya, KGPAA Hamangkunegoro, tampil ke publik dan menyebut dirinya sebagai penerus sah bergelar Pakubuwono XIV. Deklarasi ini bukan tanpa dasar; ia merujuk pada wasiat PB XIII serta pengukuhan yang telah ia terima sebelumnya sebagai putra mahkota. Sejak 2022, Hamangkunegoro memang telah dipersiapkan menggantikan sang ayah, sebuah keputusan yang kala itu diumumkan dalam upacara adat dan disaksikan keluarga inti.
Namun langkah Hamangkunegoro ternyata tidak berjalan mulus. Beberapa hari setelahnya, sang kakak, KGPH Mangkubumi, muncul dengan pernyataan berbeda. Dalam sebuah rapat keluarga keraton, ia juga dinyatakan sebagai raja baru, bahkan mengusung gelar yang sama: Pakubuwono XIV. Pihak yang mendukung Mangkubumi berpegang pada adat turun-temurun yang menempatkan putra tertua sebagai pewaris sah. Bagi mereka, wasiat pribadi tidak serta-merta menghapus kedudukan adat yang sudah berlangsung ratusan tahun. Di sinilah akar perpecahan semakin dalam.
Duplikasi klaim ini langsung mengguncang struktur internal keraton. Para kerabat terbagi menjadi dua kubu yang sama-sama merasa berhak menentukan raja. Di dalam keraton sendiri, suasana disebut semakin panas. Ada kerabat yang terang-terangan mendukung Hamangkunegoro karena menganggap ia tokoh yang disiapkan langsung oleh PB XIII. Ada pula yang memilih Mangkubumi karena menilai suksesi harus berjalan sesuai paugeran — aturan adat yang telah lama menjadi dasar kehidupan keraton.
Di tengah memanasnya situasi, sejumlah tokoh adat dan pejabat internal mencoba menengahi. Mereka menegaskan bahwa pengangkatan raja idealnya dilakukan setelah 40 hari masa wafatnya PB XIII, sesuai tradisi yang berlaku. Artinya, kedua deklarasi yang telah diumumkan itu dianggap terburu-buru dan belum memenuhi syarat adat. Namun imbauan tersebut belum cukup kuat meredam ketegangan, karena kedua kubu telah terlanjur membawa legitimasi masing-masing ke ruang publik.
Persaingan dua putra raja ini kemudian meluas hingga melibatkan berbagai lapisan keluarga besar keraton. Ada pertemuan demi pertemuan yang digelar secara tertutup, ada juga pernyataan yang keluar ke media dan semakin memperkeruh keadaan. Masyarakat Solo pun ikut memantau perkembangan situasi, terutama karena Keraton Surakarta memiliki peran penting dalam tradisi Jawa dan menjadi salah satu ikon budaya yang banyak mendapat perhatian wisatawan.
Hingga kini belum ada pihak yang benar-benar diakui secara menyeluruh sebagai PB XIV. Keraton berada di situasi yang unik: dua orang sama-sama menganggap diri mereka raja, namun keduanya belum mendapat legitimasi penuh baik dari internal keraton maupun dari jalur pemerintahan. Konflik ini dikhawatirkan akan mempengaruhi kegiatan budaya, pengelolaan aset keraton, dan hubungan antar kerabat yang sebelumnya sudah beberapa kali retak.
Yang jelas, persaingan dua putra PB XIII ini menjadi babak baru dalam sejarah Keraton Solo. Sebuah perebutan tahta yang bukan hanya soal gelar dan posisi, tetapi juga soal interpretasi tradisi, warisan keluarga, dan legitimasi yang selama ini dijunjung tinggi. Publik kini menunggu bagaimana penyelesaian konflik ini akan berlangsung — apakah melalui musyawarah adat, keputusan keluarga besar, atau pendekatan resmi dari pemerintah daerah. Namun satu hal pasti: masa depan kepemimpinan Keraton Surakarta sedang berada di titik paling menentukan dalam beberapa dekade terakhir.