Kontroversi Foto Prabowo–Netanyahu di Baliho Israel: Klarifikasi Indonesia dan Politik Normalisasi
Latar Belakang Kejadian
Baru-baru ini viral sebuah baliho besar di Tel Aviv, Israel, yang menampilkan foto Presiden Indonesia Prabowo Subianto berdiri bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, bersama sejumlah pemimpin dunia lainnya. Baliho ini memakai logo “Abraham Shield” dan tagline “Seal The Deal” serta kalimat yang diterjemahkan: “Pak Presiden, Israel berdiri mendukung rencanamu”.
Gambar tersebut seakan menempatkan Indonesia dalam deretan negara yang tergabung dalam Abraham Accords — sebuah inisiatif diplomatik yang dimulai tahun 2020 dan mendukung proses normalisasi hubungan diplomatik antara Israel dan beberapa negara Arab (seperti UEA, Bahrain, Sudan, dan Maroko). Karena viral ini, Kementerian Luar Negeri Indonesia merasa perlu memberikan klarifikasi resmi tentang posisi Indonesia terhadap isu normalisasi dengan Israel.
Klarifikasi Resmi dari Pemerintah Indonesia
Posisi Indonesia: Tegas Tolak Normalisasi
Dalam pernyataannya, Juru Bicara Kemlu Yvonne Mewengkang menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah menyetujui atau terlibat dalam pemasangan baliho tersebut.
Ia menekankan bahwa posisi Indonesia sangat jelas: tidak akan ada pengakuan atau normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel, kecuali apabila Israel terlebih dahulu mengakui negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.
Dengan kata lain, gambaran dalam baliho tersebut — yang seolah menempatkan Indonesia di dalam kesepakatan diplomatik dengan Israel — adalah tidak benar atau tidak sesuai dengan kebijakan luar negeri Indonesia saat ini.
Analisis dan Implikasi
Kemunculan baliho tersebut bisa dilihat sebagai usaha untuk menciptakan narasi bahwa Indonesia ikut serta dalam dinamika diplomatik Timur Tengah modern, khususnya Abraham Accords. Namun, klaim semacam itu bisa memiliki unsur manipulatif atau propaganda karena tidak sesuai dengan sikap resmi Indonesia.
Dari sudut pandang diplomasi, foto semacam ini dapat memicu persepsi publik — di dalam maupun di luar negeri — bahwa Indonesia telah mengambil langkah ke arah normalisasi dengan Israel. Hal ini bisa berisiko menimbulkan kebingungan politik, menimbulkan reaksi publik, dan mempengaruhi citra diplomasi Indonesia.
Sejak lama, Indonesia menempatkan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina sebagai salah satu pilar politik luar negerinya. Dalam berbagai forum internasional, Indonesia konsisten menolak pengakuan unilateral terhadap Israel tanpa solusi politik yang menyeluruh dan tanpa penghormatan terhadap hak-hak rakyat Palestina.
Dengan munculnya baliho itu, pemerintah merasa harus kembali menegaskan konsistensi kebijakan tersebut agar tidak ada interpretasi bahwa Indonesia telah berbalik dalam pendekatan diplomatiknya.
Kasus ini juga menyoroti betapa cepatnya disinformasi atau propaganda visual bisa menyebar di era digital. Sebuah baliho di belahan dunia lain dapat menjadi perdebatan politik internasional yang memicu respon — bahkan jika balihonya bukan berasal dari pihak resmi.
Penting bagi publik dan media untuk lebih berhati-hati dalam mengevaluasi konten semacam ini: siapa pembuatnya, apa tujuan behind the scene-nya, serta bagaimana konteks diplomatik dan hukum internasional terkait.
Di balik wacana normalisasi sering muncul insentif ekonomi (investasi, teknologi, kerjasama perdagangan) dan diplomatik (akses ke panggung global). Namun Indonesia tampaknya memilih untuk menempatkan isu keadilan bagi Palestina dan prinsip politik luar negeri di atas keuntungan jangka pendek.
Pemerintah Prabowo, meskipun memiliki agenda diplomasi ekonomi yang lebih agresif, tampaknya tetap mempertahankan garis merah politik luar negeri: normalisasi hanya bisa dilakukan dalam kerangka keadilan bagi Palestina.
Kasus baliho Prabowo–Netanyahu yang viral di Israel memicu kegemparan diplomatik dan persepsi publik bahwa Indonesia tengah menjajaki normalisasi dengan Israel. Namun, pemerintah Indonesia secara resmi menegaskan bahwa tidak ada keterlibatan dalam pemasangan baliho tersebut dan bahwa kebijakan Indonesia tetap: menolak pengakuan atau normalisasi sebelum Palestina merdeka dan diakui secara penuh.
Fenomena ini juga menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan terhadap konten visual yang bisa dimanipulasi untuk menyampaikan narasi yang menyesatkan — terutama bila terkait isu geopolitik dan diplomasi. Ke depan, publik dan media mempunyai peran kunci dalam memverifikasi sumber dan konteks agar persepsi yang terbentuk tidak salah kaprah.