Src Img : Kompas Money
Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi bahwa dugaan kasus korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh kini telah masuk ke tahap penyelidikan.
Hal ini disampaikan oleh Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, yang mengatakan bahwa lembaganya telah menaikkan status kasus tersebut ke tahap penyelidikan. “Saat ini kasusnya sudah di tahap penyelidikan,” ujar Asep, dikutip dari Antaranews. Meski begitu, ia belum menjelaskan secara rinci sejak kapan KPK mulai melakukan penyelidikan atas dugaan tersebut.
Latar Belakang Dugaan Kasus
Dugaan adanya praktik korupsi dalam proyek kereta cepat ini sebelumnya diungkap oleh mantan Menko Polhukam Mahfud MD melalui kanal YouTube pribadinya, Mahfud MD Official, pada 14 Oktober 2025.
Dalam pernyataannya, Mahfud menyebut bahwa terdapat indikasi penggelembungan anggaran (mark-up) dalam pelaksanaan proyek tersebut. Ia juga menegaskan bahwa nilai proyek yang mencapai puluhan triliun rupiah perlu diaudit secara transparan agar publik mengetahui ke mana dana negara digunakan.
Respons KPK dan Langkah Selanjutnya
Menanggapi hal tersebut, Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan bahwa rencana pemanggilan saksi-saksi dan pihak terkait masih dalam tahap pembahasan internal. Menurutnya, setiap laporan atau informasi baru dari masyarakat akan terlebih dahulu dikaji oleh direktorat terkait sebelum KPK menentukan langkah hukum berikutnya.
“Setiap laporan tentu akan diverifikasi dan dianalisis lebih dalam sebelum kami menentukan tindakan selanjutnya,” ujar Setyo dalam keterangannya.
Proyek Strategis yang Sarat Sorotan
Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung merupakan salah satu proyek strategis nasional yang dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Proyek ini sebelumnya banyak mendapat sorotan karena pembengkakan biaya (cost overrun) yang disebut mencapai miliaran dolar AS, serta penundaan jadwal operasional sebelum akhirnya diresmikan pada tahun 2023.
Meski kini telah beroperasi, polemik seputar efisiensi, transparansi anggaran, hingga tata kelola proyek masih menjadi perhatian publik. Masuknya proyek ini ke tahap penyelidikan KPK pun menjadi sinyal bahwa lembaga antirasuah menaruh perhatian serius terhadap akuntabilitas penggunaan dana negara dalam proyek infrastruktur besar.
Harapan Publik terhadap Penegakan Hukum
Publik berharap KPK dapat bekerja secara profesional dan transparan dalam mengusut kasus ini. Banyak yang menilai bahwa penyelidikan terhadap proyek kereta cepat harus dilakukan tanpa intervensi politik dan dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Kasus ini juga diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan terhadap proyek-proyek besar pemerintah agar tidak lagi terjadi kebocoran anggaran di masa mendatang.