Bogor, Bablast - News 19 Mei 2025 – Ketegangan antara pengemudi ojek online (ojol) dan perusahaan aplikator kembali memanas. Para pengemudi yang tergabung dalam organisasi Garda Indonesia mengancam akan melakukan aksi besar-besaran serentak di seluruh Indonesia pada Selasa, 20 Mei 2025, jika pemerintah dan pihak aplikator tak segera menanggapi tuntutan yang selama ini mereka suarakan.
Ancaman ini bukan sekadar gertakan. Ketua Umum Garda Indonesia, Igun Wicaksono, menyatakan bahwa kesabaran para mitra ojol sudah mencapai batas. Mereka menilai regulasi yang seharusnya melindungi para pengemudi justru diabaikan oleh perusahaan aplikasi, dan pemerintah pun dinilai lamban dalam merespons.
Baca Juga:Pemprov DKI Jakarta Resmi Buka Akses 24 Jam di 5 Taman Kota
Tuntutan yang Tak Pernah Digubris
Sejak pandemi COVID-19 merebak pada 2020, para pengemudi ojol di Indonesia mulai menghadapi berbagai tekanan ekonomi. Insentif yang semula menjadi daya tarik utama berkurang drastis, sementara biaya operasional terus meningkat. Pemotongan komisi oleh aplikator pun makin menjadi sorotan.
Salah satu tuntutan utama para pengemudi adalah pengurangan potongan komisi yang dikenakan pihak aplikator. Padahal, sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667 Tahun 2022, batas maksimal potongan adalah 15 persen. Namun dalam praktiknya, sebagian aplikator masih menarik komisi hingga 30 persen bahkan lebih.
“Kami sudah sangat bersabar sejak tahun 2022. Tapi sampai hari ini belum ada langkah tegas dari pemerintah. Aplikator tetap melanggar regulasi tanpa sanksi,” ujar Igun dalam pernyataannya, dikutip dari Detik.
5 Tuntutan Utama Massa Ojol
Berikut adalah poin-poin penting yang menjadi dasar aksi massa pada 20 Mei mendatang:
Presiden RI dan Menteri Perhubungan diminta memberikan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi yang melanggar regulasi, seperti Permenhub PM No.12 Tahun 2019 dan Kepmenhub KP No.1001 Tahun 2022.
DPR RI Komisi V diminta menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang melibatkan Kementerian Perhubungan, asosiasi pengemudi, aplikator, dan perwakilan konsumen.
Potongan komisi maksimal 10 persen, bukan 15 persen seperti saat ini, demi menjaga pendapatan pengemudi.
Revisi skema tarif penumpang, dengan penghapusan berbagai skema diskon dan promo seperti aceng, slot, hemat, dan prioritas yang dinilai merugikan pengemudi.
Penetapan tarif layanan makanan dan kiriman barang, dengan melibatkan regulator, asosiasi pengemudi, aplikator, dan YLKI untuk keadilan bagi semua pihak.
Aksi Akbar di Seluruh Indonesia
Rencana aksi 20 Mei 2025 disebut sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah pergerakan pengemudi ojol. Menurut Igun, aksi ini akan melibatkan sekitar 500 ribu pengemudi roda dua dan empat, yang tersebar di hampir seluruh kota besar di Indonesia.
Kota-kota yang diperkirakan akan terdampak meliputi:
Jakarta (pusat aksi)
Bandung
Surabaya
Medan
Palembang
Semarang
Surakarta
Makassar
Balikpapan
Manado
Ambon
Fokus utama aksi berada di tiga titik strategis di Jakarta, yaitu:
Istana Merdeka
Kementerian Perhubungan
Gedung DPR RI
Igun memperingatkan bahwa demonstrasi ini berpotensi menyebabkan kemacetan besar. “Kami mohon maaf dari jauh hari bila masyarakat terjebak kemacetan. Tapi ini adalah bentuk perjuangan kami yang sudah terlalu lama ditahan,” tegasnya.
Aliansi yang Terlibat
Dalam Aksi Akbar 205 (sebutan untuk demo 20 Mei), Garda Indonesia tidak sendirian. Sejumlah organisasi dan aliansi pengemudi ikut terlibat, seperti:
APOB
GOGRABBER
TEKAB
SAKOI
GEPPAK (Gerakan Putra Putri Asli Kalimantan)
Gabungan ini memperkuat daya tekan massa terhadap pemerintah dan aplikator, sekaligus menunjukkan bahwa keresahan pengemudi bukan hanya terjadi di satu wilayah atau aplikasi tertentu, melainkan menyebar secara nasional.
Akar Masalah: Pandemi dan Penurunan Insentif
Permasalahan antara pengemudi dan aplikator sebenarnya telah mencuat sejak masa awal pandemi. Dengan dalih efisiensi operasional, banyak aplikator menurunkan tarif insentif serta memperketat syarat pencapaiannya. Akibatnya, pendapatan pengemudi turun drastis, meski jumlah perjalanan kadang tetap tinggi.
Dalam periode Maret 2020 hingga Maret 2022, tercatat 71 aksi protes yang dilakukan pengemudi ojol di berbagai kota. Total pengemudi yang terlibat dalam aksi-aksi tersebut mencapai lebih dari 130 ribu orang.
Namun hingga kini, keluhan tersebut belum benar-benar ditanggapi dengan serius, baik oleh aplikator maupun pemerintah.
Tidak Ada Ampun untuk Aplikator Pelanggar
Dalam pernyataannya, Igun menegaskan bahwa para pengemudi tidak akan memberi “ampun” kepada aplikator yang terus melanggar aturan. Ia menyebut bahwa selama ini para mitra telah bersabar dan mencoba mengikuti aturan main, namun justru diremehkan.
“Saat pemerintah tidak bisa bertindak, maka kami yang akan bertindak bersama rekan-rekan dari berbagai aliansi, organisasi, serikat, federasi dan konfederasi. Kami akan bertindak keras dan tegas,” ujarnya.
Harapan dan Kekhawatiran
Di satu sisi, para pengemudi berharap demo besar ini menjadi titik balik dari perjuangan mereka selama ini. Mereka mendambakan skema kerja yang lebih adil, regulasi yang ditegakkan, serta penghasilan yang layak.
Namun di sisi lain, publik pun khawatir aksi ini dapat menimbulkan gangguan aktivitas harian, khususnya di Jakarta dan kota besar lainnya. Masyarakat diimbau untuk mengantisipasi kemacetan dan keterlambatan layanan logistik selama hari aksi berlangsung.
Aksi 20 Mei bisa menjadi penentu arah masa depan industri transportasi online di Indonesia. Jika pemerintah dan aplikator tetap mengabaikan tuntutan yang sudah berkali-kali disuarakan, potensi konflik horizontal semakin terbuka lebar. Namun jika dialog terbuka mulai dijalankan, mungkin ini bisa menjadi awal dari sistem kemitraan yang lebih adil antara pengemudi dan aplikator.