Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan tegas dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Minggu (31/8). Dalam sidang tersebut, Prabowo menekankan pentingnya peran TNI dan Polri dalam menjaga keamanan nasional, khususnya terkait dengan penertiban pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang.
Prabowo menugaskan Panglima TNI beserta jajaran Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara untuk melakukan pengamanan dan penertiban terhadap SDA yang dikelola secara ilegal maupun disalahgunakan. Ia menegaskan bahwa aparat tidak boleh ragu dalam mengambil tindakan terukur dan tegas, sepanjang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Selain itu, Presiden juga meminta TNI dan Polri untuk memperkuat soliditas dalam menegakkan hukum. Setiap pelanggaran, baik berupa perusakan fasilitas umum, penjarahan, maupun perusakan harta pribadi, harus segera ditindak secara hukum. Kapolri diperintahkan bekerja sama erat dengan Kejaksaan Agung agar proses penegakan hukum berjalan cepat dan efektif.
Tak hanya itu, Badan Intelijen Negara (BIN) diminta untuk terus memantau perkembangan situasi di lapangan dan segera melaporkan setiap dinamika yang muncul kepada Presiden. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri diperintahkan menjaga koordinasi dengan pemerintah daerah serta mencermati perkembangan ekonomi yang berdampak langsung pada kebutuhan masyarakat.
Arahan ini muncul setelah meningkatnya aksi demonstrasi, kerusuhan, dan penjarahan beberapa hari terakhir yang menimbulkan keresahan publik. Presiden menegaskan bahwa kebebasan berpendapat tetap dijamin, namun tindakan anarkis yang merugikan masyarakat maupun negara tidak bisa ditoleransi. Oleh karena itu, soliditas seluruh aparat, baik di tingkat pusat maupun daerah, disebut menjadi kunci untuk menjaga stabilitas nasional sekaligus memastikan pemanfaatan sumber daya alam berjalan sesuai aturan.