Pro Kontra Pengangkatan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional 2025

Pro Kontra Pengangkatan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional 2025

Argumen Pendukung

1. Jasa Pembangunan dan Stabilitas Nasional
   Pendukung berpendapat bahwa Soeharto memiliki peran besar dalam pembangunan dan menjaga stabilitas politik serta ekonomi Indonesia selama masa pemerintahannya.
   Ia disebut memenuhi syarat formal calon pahlawan karena telah “mengisi kemerdekaan” dan “meningkatkan kesejahteraan masyarakat” sebagaimana tercantum dalam regulasi.
   Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Fadli Zon, menyatakan bahwa Soeharto memenuhi syarat secara prosedural dalam proses pengusulan.

2. Proses Usulan Sesuai Mekanisme
   Pemerintah menegaskan bahwa usulan Soeharto sebagai pahlawan nasional mengikuti mekanisme resmi: usulan masyarakat → kabupaten/kota → provinsi → Kementerian Sosial → tim pengkaji.
   Kementerian Sosial menyebut bahwa usulan berasal dari bawah, bukan dari keputusan langsung pemerintah pusat.

3. Dukungan Politik dan Keluarga
   Keluarga Soeharto, termasuk Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto), menyatakan bahwa dengan atau tanpa gelar resmi, mereka menganggap Soeharto sebagai pahlawan bagi keluarga.
   Partai politik seperti Golkar juga menyambut baik wacana tersebut dan menilai usulan ini positif untuk menghargai jasa tokoh bangsa.

Argumen Penentang

1. Catatan Pelanggaran HAM dan Kekerasan Negara
   Pihak yang menolak menilai bahwa masa pemerintahan Soeharto diwarnai pelanggaran hak asasi manusia, kekerasan negara, dan praktik militerisme.
   Amnesty International Indonesia menilai pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional berpotensi mencederai amanat reformasi yang menuntut penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu.

2. Risiko Distorsi atau “Pemutihan” Sejarah
   Kritik lain menyebut bahwa pemberian gelar ini dapat dianggap sebagai upaya menutupi sisi kelam rezim Orde Baru, termasuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
   Sejarawan dari Universitas Gadjah Mada, Agus Suwignyo, menyatakan bahwa meski Soeharto memenuhi beberapa kriteria pahlawan, kontroversi sejarah tahun 1965 tidak dapat diabaikan.

3. Penolakan dari Lembaga dan Masyarakat Sipil
   Tercatat sekitar 30 lembaga internasional menyatakan penolakan terhadap wacana ini karena aspek pelanggaran HAM.
   Sejumlah aktivis reformasi dan korban rezim Orde Baru juga menilai bahwa langkah ini bertentangan dengan semangat demokrasi dan keadilan.

Aspek Regulasi dan Prosedur

• Proses pengusulan pahlawan nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

• Usulan dilakukan secara berjenjang dari tingkat daerah hingga pusat.

• Dalam kasus Soeharto, Kementerian Sosial menegaskan bahwa usulan datang dari daerah, bukan inisiatif pemerintah pusat.

Potensi Implikasi

• Jika pengangkatan disetujui, narasi sejarah Indonesia mungkin akan lebih menonjolkan peran Soeharto dalam pembangunan, sekaligus mengaburkan tuntutan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.

• Wacana ini berpotensi memicu polarisasi sosial-politik antara kelompok yang menganggapnya sebagai penghargaan atas jasa, dan yang menilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap nilai reformasi.

• Secara internasional, langkah ini dapat memengaruhi citra Indonesia dalam komitmen terhadap penegakan HAM.

Catatan Penulisan

• Saat menulis artikel, penting untuk menampilkan sisi positif dan negatif secara seimbang dan berdasarkan data yang valid.

• Gunakan referensi resmi seperti berita pemerintah, lembaga HAM, dan peraturan undang-undang.

• Hindari bahasa emosional; gunakan gaya analitis dan faktual agar tulisan tetap kredibel.

• Jelaskan mekanisme pengusulan agar pembaca memahami konteks hukum dan sosialnya.