Jakarta — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mendesak Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden (BPMI Setpres) untuk memberikan klarifikasi terbuka terkait kasus pencabutan kartu liputan Istana yang dialami oleh salah satu wartawan CNN Indonesia.
Langkah ini diambil PWI sebagai bentuk pembelaan terhadap prinsip kebebasan pers yang dijamin dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Menurut PWI, pencabutan kartu liputan tanpa penjelasan yang jelas dapat menimbulkan pertanyaan publik sekaligus berpotensi menghambat kerja-kerja jurnalistik.
Pentingnya Transparansi
PWI menekankan bahwa setiap keputusan yang berkaitan dengan akses wartawan ke sumber informasi publik harus dilandasi aturan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Apalagi, Istana merupakan salah satu pusat informasi negara yang memiliki nilai strategis bagi publik.
“Wartawan bekerja untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Jika akses mereka dibatasi tanpa alasan jelas, ini dapat mengganggu hak masyarakat untuk mendapatkan informasi,” demikian pernyataan PWI.
Menjaga Kebebasan Pers
Sebagai organisasi profesi, PWI menegaskan bahwa kebebasan pers adalah salah satu pilar penting demokrasi. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berpotensi menghambat kerja pers harus segera dijelaskan agar tidak menimbulkan spekulasi yang lebih luas.
PWI juga mengingatkan bahwa sengketa atau keberatan terkait pemberitaan seharusnya ditempuh melalui mekanisme hak jawab atau hak koreksi, bukan dengan membatasi ruang gerak wartawan.
Harapan PWI
Dengan adanya desakan ini, PWI berharap BPMI Setpres segera memberikan klarifikasi resmi mengenai alasan pencabutan kartu liputan tersebut. Kejelasan ini penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antara pemerintah dan insan pers, serta memastikan kerja jurnalistik tetap berjalan sesuai prinsip demokrasi.