Stok obat terbatas, IGD dan ICU dibatasi — Warga diimbau pahami kebijakan sementara ini
BOGOR — Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor tengah jadi sorotan. Manajemen RSUD resmi menerapkan kebijakan efisiensi layanan menyusul kondisi keuangan rumah sakit yang kian berat. Utang yang menumpuk hingga lebih dari Rp104 miliar membuat sejumlah pelayanan, termasuk IGD dan ICU, harus dibatasi sementara.
Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran No. 445/2687-RSUD/X/2025 yang ditandatangani Direktur RSUD Kota Bogor, dr. Ilham Chaidir. Dalam surat tersebut dijelaskan, pembatasan dilakukan ketika stok obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) tidak mencukupi untuk penanganan pasien.
“Ini langkah sementara. Kami tetap berkomitmen memberikan layanan terbaik sesuai kemampuan saat ini,” kata Ilham dalam keterangan resminya.
🚨 IGD & ICU Kena Imbas, Pasien Bisa Dirujuk
Dampak paling terasa dari kebijakan ini berada di layanan gawat darurat dan ICU. Jika obat penting tidak tersedia, pasien akan dirujuk ke rumah sakit lain. Pasien atau keluarga juga perlu menandatangani surat pernyataan jika memilih tetap dirawat di RSUD dalam kondisi stok terbatas.
Situasi ini menimbulkan kekhawatiran publik. DPRD Kota Bogor pun langsung turun tangan. Komisi IV DPRD melakukan sidak ke RSUD untuk memastikan tidak ada pasien yang terbengkalai akibat kebijakan efisiensi.
“Efisiensi boleh, tapi jangan sampai ada pasien yang ditelantarkan. Layanan dasar harus tetap jalan,” tegas Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, dikutip dari Radar Bogor.
💻 RSUD Lakukan Digitalisasi dan Telemedicine
Di tengah keterbatasan, RSUD Kota Bogor juga berusaha mempercepat pelayanan lewat inovasi. Rumah sakit ini meluncurkan layanan telemedicine “RUMAHKOE”, yang memungkinkan pasien konsultasi dengan dokter secara online.
Selain itu, RSUD mulai memperluas penggunaan rekam medis elektronik dan sistem digital internal. Tujuannya, memangkas birokrasi manual dan mempercepat proses verifikasi klaim BPJS.
“Dengan sistem digital, pelayanan bisa lebih cepat tanpa harus memangkas hak pasien,” ujar salah satu pejabat RSUD.
📝 DPRD Ingatkan: Efisiensi Jangan Jadi Alasan Turunkan Mutu
Meski mendukung langkah penataan keuangan, DPRD mengingatkan agar efisiensi tidak dijadikan alasan untuk mengurangi mutu pelayanan. Dewan mendorong RSUD melakukan perbaikan manajemen SDM, sistem shift kerja, serta transparansi keuangan agar kepercayaan publik tetap terjaga.
“Yang harus diperbaiki itu sistemnya, bukan mengurangi layanan,” ujar salah satu anggota dewan.
📌 Catatan
Kebijakan efisiensi ini menjadi ujian besar bagi RSUD Kota Bogor. Di satu sisi, rumah sakit harus menekan beban keuangan. Di sisi lain, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu.
Masyarakat diimbau untuk memahami kebijakan ini sebagai langkah sementara, sambil tetap mengawasi pelaksanaannya agar pelayanan kesehatan publik tetap terjamin.