Sekolah Rakyat: Inisiatif Pemerintah Prabowo untuk Anak-anak dari Keluarga Kurang Mampu

Latar Belakang Program

Pemerintah Indonesia meluncurkan program Sekolah Rakyat, sebuah sistem sekolah berasrama (boarding school) untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, khusus ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu atau miskin ekstrem . Program ini lahir atas keprihatinan terhadap tingginya jumlah anak yang tidak bersekolah atau putus sekolah—khususnya saat pergantian pendidikan ke jenjang SMP dan SMA, yang menjadi masalah serius dalam memutus rantai kemiskinan .

Tujuan Utama

• Memutus Loop Kemiskinan Antar Generasi
  Dengan pendidikan berasrama gratis, diharapkan anak-anak dari keluarga miskin bisa mendapatkan akses pendidikan dan tidak terjebak dalam pekerjaan generasi sebelumnya

• Menjangkau Mereka yang Selama Ini Terabaikan
  Proses seleksi menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan dilakukan secara agresif untuk menjangkau anak-anak di daerah terpencil yang selama ini belum tersentuh pendidikan

Fasilitas dan Kurikulum

• Boarding School Lengkap
  Setiap sekolah dilengkapi asrama, ruang kelas, tempat ibadah, kantin, fasilitas olahraga, serta sarana belajar teknologi seperti smartboard dan laptop

• Kurikulum Modern
  Terdiri dari kurikulum nasional plus penguatan STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), karakter, kepemimpinan, dan life skills .

• Layanan Tambahan Gratis Total
  Siswa menerima seragam, sepatu, perlengkapan mandi, makanan bergizi 3 kali sehari, pemeriksaan kesehatan, dan talent mapping sejak hari pertama

Tahapan Implementasi dan Cakupan

• Rencana dan Persiapan Awal
  Pada Maret 2025, Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas untuk mematangkan konsep dan memilih lokasi. Awalnya, 53 titik siap digunakan, dengan skala besar hingga 200 Sekolah Rakyat direncanakan dalam tahun itu .

• Tahap Peluncuran dan Perluasan
  Tahap pertama dimulai Juli 2025 dengan 63 lokasi rintisan (tahap 1A) dan 37 lagi dalam tahap berikutnya (tahap 1B)

• Target Jangka Panjang
  Pemerintah menargetkan penambahan 100 sekolah setiap tahun selama beberapa tahun ke depan, agar setiap kabupaten memiliki setidaknya satu sekolah rakyat

• Skala Operasional Saat Ini
  Hingga Agustus 2025, sebanyak 100 Sekolah Rakyat telah beroperasi. Angka tersebut akan bertambah menjadi 165 sekolah pada September 2025, dengan kapasitas total lebih dari 15.800 siswa serta sekitar 2.400 guru dan 4.400 tenaga pendidik

Anggaran dan Sumber Dana

• APBN dan Alokasi Khusus
  Program ini mendapatkan dana dari APBN—sekitar Rp1,1 triliun (±US$65 juta) dialokasikan untuk kebutuhan fasilitas seperti laptop dan seragam bagi siswa

• Pengembangan Infrastruktur
  Dana diperkirakan sebesar Rp10 triliun untuk pembangunan tahap I dan II, dengan estimasi kebutuhan Rp200 miliar per sekolah permanen

• Kolaborasi Pemerintah dan Swasta
  Pembangunan 100 sekolah lainnya akan melibatkan pihak swasta bersama kementerian terkait

Penerimaan Publik dan Kritik

• Tanggapan Positif
  Sebagian melihat program ini sebagai terobosan signifikan dalam pemerataan akses pendidikan berkualitas dan pengentasan kemiskinan

• Berbagai Kritik Disampaikan
  Beberapa pihak menganggap pembedaan sekolah berdasarkan status sosial bisa menimbulkan sistem kasta atau diskriminasi dalam pendidikan. Ada kekhawatiran model ini justru memperlebar kesenjangan, bukan sebaliknya

• Pandangan Komunitas
  Di forum publik seperti Reddit, muncul kritik bahwa akan lebih efisien jika sekolah yang sudah ada dibuat gratis, alih-alih membangun gedung baru. Beberapa komentar juga menyebut konsep ini sebagai 'kelas sistem' yang mengembalikan praktik kolonial

Kesimpulan

Sekolah Rakyat merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak keluarga prasejahtera dengan model sekolah berasrama, fasilitas lengkap, dan kurikulum modern. Skala pelaksanaan dan ekspansi yang cepat menunjukkan komitmen pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan. Namun, kritik dan tantangan soal inklusivitas, keuangan, dan potensi diskriminasi tetap menjadi isu yang perlu diantisipasi dengan bijak.